Jakarta, 25 April 2017
Hasil cakupan imunisasi secara nasional terus alami peningkatan. Berdasarkan Evaluasi Program Imunisasi selama 2015-2016 yang dilaporkan kepada Kantor Sekretariat Presiden RI, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 86,9% dengan target yang ditetapkan 91% pada 2015 dan 91,6% dengan target yang harus dicapai adalah 91,5% pada 2016.
“Cakupan imunisasi yang ditargetkan ini, hasilnya sudah melebihi target tersebut,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI dr. Mohamad Subuh, MPPM, pada Temu Media terkait Pekan Imunisasi Dunia di Gedung Kemenkes, Selasa (25/4).
Hasil Riset Kesehatan Dasar beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hal yang sama, bahwa menurut hasil survei, trend cakupan imunisasi lengkap secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan upaya untuk menjamin akses pelayanan imunisasi di daerah terpencil dan sulit dijangkau bekerja sama dengan lintas sektor lainnya melalui strategi jaminan ketersediaan vaksin dan peralatan rantai vaksin yang berkualitas, pelatihan bagi petugas kesehatan serta upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai media serta sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat.
Namun, meskipun cakupan secara nasional sudah mencapai target, kesenjangan cakupan di beberapa daerah masih ada. Masih terdapat anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi atau belum lengkap imunisasinya. Menurut angka estimasi yang dikeluarkan oleh WHO/UNICEF tahun 2015, hampir satu juta anak Indonesia tidak mendapatkan imunisasi sama sekali atau tidak lengkap status imunisasinya.
Melalui momen Pekan Imunisasi Dunia yang dilaksanakan pada akhir April setiap tahunnya, Ibu Menteri Kesehatan RI melalui surat edarannya menghimbau kepada seluruh Gubernur agar melakukan upaya pendekatan keluarga dalam meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat untuk melengkapi status imunisasi anaknya; melakukan sosialisasi dalam rangka menyikapi isu-isu negatif tentang imunisasi; melakukan identifikasi permasalahan program imunisasi dan menetapkan langkah untuk mengatasinya; memperkuat kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta; serta memperkuat dukungan pemerintah daerah, DPRD, partai politik, organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
